Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan arahan tegas kepada jajaran pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang baru dilantik pada Senin (21/9). Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih tajam dan proaktif untuk mencegah kegiatan ilegal sejak dini.
Pengawasan Berbasis Risiko dan Pembinaan Usaha
Dalam sambutannya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Suahasil meminta agar pengawasan DJBC menjadi semakin tajam, berbasis risiko, dan mampu membaca pola. Ia menegaskan bahwa penindakan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus dimulai dari hulu kegiatan ekonomi.
“Saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi,” ujar Suahasil. Ia menambahkan, “Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.”
Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara, Bea Cukai juga diinstruksikan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, terutama yang berorientasi pada pasar ekspor.
Pejabat Baru di Lingkungan Bea Cukai
Sejumlah pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut antara lain:
- Adhang Noegroho Adhi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku.
- Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
- Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
Arahan untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Perbendaharaan
Tidak hanya kepada Bea Cukai, arahan juga disampaikan kepada pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Suahasil meminta pejabat DJP untuk lebih cermat dalam membaca arah perekonomian nasional dan memahami dinamika perilaku wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan perumusan kebijakan yang lebih tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan target penerimaan sangat krusial untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
Sementara itu, untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil menekankan agar mereka senantiasa memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen penggerak roda perekonomian. Pengelolaan kas negara diminta berjalan semakin presisi. Akurasi ini diperlukan guna memastikan belanja negara dapat dieksekusi pada waktu yang tepat, sehingga mampu menjaga momentum ekonomi dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Konten artikel belum tersedia.