Pemerintah Indonesia menargetkan program Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) dapat menjangkau 1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2028. Target ambisius ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, saat melakukan peninjauan kesiapan operasional Jargas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Jumat lalu.
Manfaat Jargas bagi Masyarakat dan Ekonomi
Dudung Abdurachman menekankan bahwa keberadaan jaringan gas rumah tangga ini akan sangat mempermudah masyarakat, terutama dalam situasi mendesak di malam hari ketika pasokan LPG tabung 3 kilogram sulit diperoleh. Selain itu, harga gas melalui jaringan pipa dipastikan lebih terjangkau, memberikan dampak positif langsung pada perekonomian masyarakat.
“Secara otomatis, jika harga gas (pipa) jauh lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram yang bisa mencapai Rp70 ribu, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kemudian biayanya bisa ditekan hingga sekitar Rp20 ribu, ini akan sangat membantu,” jelas Dudung, menunjukkan potensi penghematan signifikan bagi pelaku UMKM.
Progres dan Penyelesaian Kendala Perizinan
Dudung juga mengonfirmasi bahwa seluruh kendala perizinan yang sebelumnya menghambat pengoperasian Jargas telah berhasil diselesaikan. Dengan tuntasnya proses perizinan, fokus kini beralih sepenuhnya ke tahap pengoperasian jaringan.
Proses percepatan ini, termasuk penyelesaian hambatan (debottlenecking), dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Langkah ini diambil untuk memastikan target 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025-2026 dapat tercapai. Di Kabupaten Gresik sendiri, progres fisik pembangunan Jargas telah mencapai 95,4 persen.
Persetujuan lingkungan hidup (UKL-UPL) untuk Kabupaten Gresik dan Sidoarjo juga telah diterbitkan. Selain itu, rekomendasi teknis untuk ruas jalan di Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis untuk perlintasan sungai juga telah ditandatangani.
Arahan untuk Kelancaran Operasional
Untuk memastikan kelancaran operasional Jargas, Dudung Abdurachman memberikan beberapa arahan kepada kementerian dan lembaga terkait:
* Kementerian ESDM: Diminta untuk segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
* SKK Migas: Bertanggung jawab memastikan alokasi gas dan titik serah.
* BPH Migas: Ditugaskan untuk menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
Mengurangi Ketergantungan Impor LPG
Program Jargas ini juga memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, diperkirakan konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi dapat berkurang sekitar 36,6 ribu tabung setiap bulannya. Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut guna mencapai sasaran 1 juta sambungan rumah.
Konten artikel belum tersedia.