Perum Bulog berencana menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah awal. Penyaluran ini ditargetkan rampung sebelum 20 Oktober 2026, menyusul dimulainya operasional KDKMP pada 1 Oktober 2026.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari mandat negara serta kerja sama antara Bulog dengan Agrinas Pangan Nusantara, yang bertindak sebagai pengelola KDKMP. “Dalam waktu dekat ini, sebelum tanggal 20 Oktober harus minimal ada 100 KDKMP yang bisa dijadikan pilot project untuk dimasukkan dulu yang lengkap,” ujar Rizal di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Penentuan lokasi awal penyaluran akan dikoordinasikan dengan Agrinas Pangan. Rizal juga menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencukupi untuk alokasi beras SPHP ini. Bulog sendiri telah menerima mandat tambahan untuk menyalurkan 1 juta ton beras SPHP tahun ini, yang akan dialokasikan untuk daerah terdampak bencana, wilayah kekeringan akibat El Nino, serta persiapan operasional KDKMP.
Bulog menyatakan kesiapannya untuk menambah pasokan beras ke KDKMP jika diperlukan di masa mendatang. “Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi, karena ini program strategisnya Bapak Presiden. Perintahnya tadi dari Bapak Kepala BP BUMN, Pak Dony Oskaria, harus mendukung semaksimal mungkin. Jadi tidak ada batasan kuota,” jelas Rizal.
KDKMP Mulai Beroperasi dan Gandeng BUMN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa KDKMP akan mulai menempatkan manajer dan beroperasi efektif pada 1 Oktober 2026. Koperasi ini akan menjadi saluran bagi barang-barang bersubsidi dan layanan dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Zulkifli menjelaskan bahwa KDKMP bukan sekadar toko ritel modern, melainkan memiliki mandat untuk mendistribusikan barang-barang bersubsidi. Hal ini sejalan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Agrinas Pangan Nusantara dan sejumlah BUMN penyalur.
“Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, BRILink, Mekaar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, pembayaran listrik, dan lain-lain,” rinci Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
BUMN yang telah menandatangani PKS meliputi Perum Bulog, ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Pos Indonesia, serta bank-bank pelat merah seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Zulkifli berencana melakukan evaluasi operasional KDKMP pada 7 Oktober 2026 dan menelusuri operasional di berbagai daerah pada 15 Oktober 2026. Ia juga mengajak para pejabat untuk turut serta menjadi “pramuniaga” di koperasi guna menunjukkan kepada publik bahwa program ini berjalan sesuai harapan, meskipun secara bertahap.
Penempatan Manajer KDKMP
Terkait penempatan manajer KDKMP, Zulkifli Hasan meminta agar para manajer terpilih menerima penempatan awal mereka, meskipun lokasinya mungkin jauh dari domisili. Ia memastikan bahwa aspirasi mengenai penyesuaian penempatan akan didengar dan dipertimbangkan kemudian.
“Kami dengar, kami memahami, tadi sudah kami rapatkan, yang paling penting sekarang dari manajer-manajer itu harus ditempatkan, diterima dulu,” tegas Zulkifli.
Konten artikel belum tersedia.