Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen pemerintah untuk menurunkan harga beras dalam waktu dekat, dengan target penurunan yang diharapkan terjadi pada pekan ini. Langkah ini akan didukung oleh serangkaian intervensi pasar, termasuk operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, serta distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun,” ujar Amran di kediamannya di Jakarta Selatan pada Senin (21/9).
Strategi Penurunan Harga Beras
Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah menginstruksikan Perum Bulog untuk memperkuat pasokan beras, khususnya ke jaringan ritel modern. Amran menegaskan bahwa ketersediaan stok beras pemerintah saat ini sangat memadai, sehingga pasokan seharusnya tidak menjadi pemicu kenaikan harga.
“Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman,” jelasnya.
Data hingga minggu ketiga September 2026 menunjukkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang tahun 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi.
Selain itu, pemerintah juga sedang memproses penambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton yang akan dialokasikan untuk daerah-daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Bantuan pangan beras juga disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
Penertiban Beras Fortifikasi dan Dampaknya
Amran berharap langkah-langkah ini, ditambah dengan penertiban peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai klaim label kemasan, dapat menekan harga. Ia secara retoris mempertanyakan keberanian “mafia beras” fortifikasi untuk terus beroperasi.
“Karena (mafia beras) fortifikasi tidak main lagi kan? Masih berani main? Hilang kan (beras) fortifikasi (di ritel)?” kata Amran.
Sebelumnya, Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan sesuai label. Sebanyak 11 pelaku usaha pemilik merek tersebut telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang berkoordinasi dengan Bapanas. Hingga minggu pertama September, seluruh merek bermasalah tersebut dilaporkan telah menghentikan produksi, dan sebagian stoknya telah ditarik dari peredaran.
Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut izin produk yang terbukti melanggar dan memproses pelakunya secara hukum. Mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras fortifikasi, pemerintah memilih untuk menghentikan sementara peredarannya melalui moratorium dan pencabutan izin, sebelum mempertimbangkan proses hukum.
Analisis Kenaikan Harga Beras
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), rata-rata harga beras medium secara nasional hingga minggu ketiga September 2026 mencapai Rp14.644 per kilogram, naik Rp110 atau 0,76 persen dari Rp14.534 per kilogram pada Agustus. Sementara itu, harga beras premium naik Rp113 atau 0,69 persen, dari Rp16.382 per kilogram pada Agustus menjadi Rp16.495 per kilogram.
Amran menilai kenaikan harga ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan stok. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga ketika stok beras pemerintah berada pada level yang besar.
“Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? ‘Wah, menterinya salah nih, impor’. Begitu sekarang banyak beras apa alasannya lagi? Ndak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi?” pungkas Amran, menyoroti bahwa alasan kenaikan harga perlu ditinjau ulang mengingat kondisi stok yang aman.
Konten artikel belum tersedia.