CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengumumkan bahwa proses konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merampingkan jumlah perusahaan menjadi 354. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan beban negara dan meningkatkan efisiensi.
Rosan menyampaikan informasi ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin (5/10). Ia menjelaskan bahwa pemangkasan ini tidak selalu berarti penutupan total perusahaan, melainkan banyak entitas yang dikurangi sebelumnya sudah dalam kondisi dormant atau tidak lagi aktif beroperasi, meskipun status perusahaannya masih tercatat.
Skema Konsolidasi BUMN
Proses konsolidasi BUMN dilakukan melalui berbagai skema, termasuk penggabungan secara vertikal, horizontal, serta penyatuan perusahaan dengan jenis usaha serupa. Rosan mencontohkan penggabungan enam perusahaan manajemen aset yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing bank BUMN menjadi satu entitas.
Selain itu, sektor perhotelan BUMN juga menjadi fokus. Rosan menyebutkan bahwa dari 137 hotel yang dimiliki BUMN, kini sedang digabungkan untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi. Hal serupa juga dilakukan terhadap hampir 75 rumah sakit milik BUMN. “Ini kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN-BUMN ini,” jelas Rosan.
Target dan Tantangan Kinerja
Rosan menegaskan bahwa proses streamlining BUMN akan terus berlanjut tanpa target jumlah tertentu hingga akhir tahun. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya, pemerintah memiliki lebih dari 1.000 perusahaan BUMN, tepatnya 1.074 entitas.
Dari jumlah tersebut, Rosan menyoroti bahwa sekitar 97 persen dividen BUMN hanya berasal dari 15 perusahaan. Sementara itu, sekitar 52 persen perusahaan BUMN lainnya tercatat mengalami kerugian. “Ini yang lainnya mungkin ya rugi, malah sebagian besar itu kan 52 persen itu rugi,” kata Rosan.
Pemerintah bertekad untuk memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan yang merugi tersebut. Untuk usaha yang tidak bersifat strategis dan dinilai dapat dikelola lebih baik oleh sektor swasta, pemerintah juga akan memberikan ruang yang lebih luas bagi dunia usaha. “Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita berikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini,” tambahnya.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Langkah ini, menurut Prabowo, telah menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun dari biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta rapat kerja.
Prabowo menargetkan penutupan BUMN dapat mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026, dengan perkiraan penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun jika target tersebut tercapai.
Selain pemangkasan dan konsolidasi, Prabowo juga menyoroti peningkatan keuntungan beberapa BUMN. Ia menyebut PT Pupuk Indonesia mencatat kenaikan laba bersih 252 persen, meskipun pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Demikian pula, PT Timah Tbk disebut mencatat kenaikan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja ini, menurut Prabowo, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan perusahaan pelat merah.
Konten artikel belum tersedia.