Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyoroti pentingnya pendanaan yang memadai untuk pelatihan vokasi, termasuk upskilling dan reskilling, guna mengatasi kesenjangan keterampilan di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan terampil.
“Memberikan pekerjaan itu sebenarnya tidak sulit, asalkan negara dan dunia usaha memiliki komitmen pendanaan untuk melatih mereka. Sepanjang dananya ada dan pelatihannya tepat sasaran, peluang kerja itu akan datang dengan sendirinya,” ujar Bob dalam sebuah diskusi daring di Jakarta pada Kamis.
Kesenjangan Keterampilan dan Disparitas Anggaran
Bob Azam mengungkapkan bahwa kesenjangan keterampilan di Indonesia saat ini mencapai 36 persen, di tengah angka pengangguran terbuka yang menyentuh 7 juta jiwa. Ia juga menyoroti ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia oleh pemerintah.
Saat ini, negara memiliki dana abadi pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp180 triliun, yang mayoritas digunakan untuk mencetak tenaga kerja terdidik atau pekerja kerah putih (white-collar). Sebaliknya, anggaran untuk pelatihan vokasi bagi lebih dari 100 juta pekerja kerah biru (blue-collar) sangat minim, yakni kurang dari Rp1 triliun per tahun. Padahal, menurut Bob, potensi besar sektor industri manufaktur justru terletak pada pekerja kerah biru yang memerlukan sertifikasi keahlian.
Investasi Pelatihan Memberikan Imbal Hasil Tinggi
Investasi dalam pelatihan terbukti memberikan imbal hasil yang tinggi bagi kesejahteraan pekerja. Bob mencontohkan program pelatihan teknik las (welding) di Surabaya yang menelan biaya sekitar Rp60 juta per orang selama delapan bulan. Lulusan dari program ini dilaporkan langsung terserap di industri manufaktur Jepang dengan penghasilan mencapai Rp20 juta hingga Rp40 juta per bulan.
Kebutuhan akan pendanaan pelatihan semakin mendesak mengingat lanskap dunia kerja masa depan akan dihadapkan pada transformasi ekonomi hijau (green economy), ekonomi pertunjukan (gig economy), dan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Mendorong Mobilitas Karier Pekerja
Bob Azam menekankan bahwa model intervensi berbasis kompetensi seperti ini perlu diadopsi secara masif oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar pekerja Indonesia tidak terjebak dalam upah minimum seumur hidup atau menetap di sektor informal dengan upah rendah.
“Pekerja kita harus difasilitasi untuk naik kelas. Jangan biarkan mereka puluhan tahun berada di pekerjaan yang sama tanpa peningkatan keterampilan. Mobilitas karier itu butuh bekal keahlian,” pungkas Bob.
Konten artikel belum tersedia.