Kalangan superkaya di China sedang menghadapi tekanan besar menjelang tenggat pelaporan pendapatan luar negeri pada 22 Oktober. Banyak di antara mereka bergegas membubarkan perwalian luar negeri (offshore trust), menjual saham, bahkan mempertimbangkan perubahan status kewarganegaraan sebagai respons terhadap pengetatan penagihan pajak oleh pemerintah.
Aturan Baru dan Target Penerimaan Negara
Langkah pengetatan ini merupakan bagian dari strategi Beijing untuk mengawasi arus keluar modal dan meningkatkan penerimaan negara, terutama saat ekonomi China menghadapi tantangan permintaan domestik yang melemah. Pada 24 Juli 2026, Kementerian Keuangan China dan Administrasi Perpajakan Negara mengumumkan aturan baru yang menetapkan pajak penghasilan individu sebesar 20% atas keuntungan dari pengalihan aset ke offshore trust serta pendapatan yang dihasilkan oleh perwalian tersebut.
Menurut estimasi Boston Consulting Group, total kekayaan warga China yang ditempatkan di luar negeri mencapai sekitar US$1,7 triliun, atau setara Rp30.600 triliun. Aturan ini secara spesifik menargetkan pendapatan wajib pajak China dari aset di luar negeri, termasuk dividen dan keuntungan penjualan saham yang dilakukan melalui offshore trust. Otoritas menggunakan konsep “kepentingan ekonomi utama” untuk menentukan keterikatan pajak seseorang dengan China.
Oscar Liu, CEO JLT Legacy Group, sebuah perusahaan penasihat kekayaan, memperkirakan bahwa kewajiban pajak bagi beberapa pengusaha dapat mencapai jumlah yang sangat besar. “Kami memperkirakan pajak yang harus dibayarkan dalam satu kasus bisa berkisar dari beberapa juta yuan hingga ratusan juta, atau bahkan miliaran yuan,” kata Liu pada 17 Oktober 2026.
Reaksi dan Tantangan Pembayaran
Penagihan pajak yang ketat ini mendorong banyak individu kaya untuk mencari dana tunai guna memenuhi kewajiban mereka. Sebuah kantor pengelolaan kekayaan milik seorang miliarder teknologi dilaporkan telah menjual sekitar separuh portofolio sahamnya demi menyiapkan pembayaran pajak. Seorang staf dari kantor tersebut menggambarkan situasi ini, “Ini ibarat seseorang yang tiba-tiba ditarik alas pijakannya,” mengacu pada tuntutan pembayaran tunai dalam waktu tiga bulan.
Beberapa bank internasional juga disebut-sebut mulai menawarkan pinjaman kepada nasabah kaya dengan jaminan saham perusahaan mereka. Namun, tidak semua orang dapat dengan mudah memenuhi kewajiban ini. Seorang pengacara yang menangani kantor pengelolaan kekayaan keluarga mengungkapkan bahwa kliennya kesulitan karena kerugian saham tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Pengembang properti, yang sebelumnya menikmati dividen besar, kini juga menghadapi kesulitan pembayaran di tengah lesunya sektor real estat.
Ketidakjelasan Aturan Menambah Kecemasan
Meskipun tenggat pelaporan ditetapkan pada 22 Oktober, dengan pembayaran dilakukan setelah otoritas mengonfirmasi besaran kewajiban pajak, sejumlah detail aturan masih menyisakan pertanyaan. Ketidakjelasan mengenai sejauh mana aturan ini berlaku surut dan periode pendapatan yang harus dilaporkan menjadi sumber kecemasan.
Wei Kang, mitra firma hukum Charles Russell Speechlys, menyoroti cakupan wajib pajak dan penerapan aturan secara retroaktif yang masih belum jelas. “Jaringnya terbentang sangat luas,” ujarnya. Ia menambahkan, “Masalahnya terletak pada perinciannya. Banyak perincian yang belum jelas.” Para penasihat kekayaan berpendapat bahwa pemilik offshore trust kemungkinan akan menunda investasi baru sampai kewajiban pajak mereka menjadi lebih transparan.
Mekanisme Penelusuran Otoritas
Untuk mengidentifikasi wajib pajak, Administrasi Perpajakan Negara China telah menginstruksikan petugas untuk memanfaatkan data peringkat kekayaan Hurun, dokumen perusahaan, dan informasi publik. Beberapa daerah yang dikenal sebagai pusat aktivitas pengusaha kaya juga telah membentuk tim khusus untuk menelusuri kepemilikan offshore trust dan menagih kewajiban pajak yang relevan.
Konten artikel belum tersedia.